“DARI GERAKAN KEPANDUAN KE GERAKAN PRAMUKA”
I.
PENDAHULUAN
Sejarah merupakan cermin bagi keadaan
sekarang. Sejarah merupakan sumber pemikiran dan pembelajaran dalam
mengembangkan tujuan-tujuan yang akan datang.
II. MATERI POKOK
1. Masa Hindia Belanda
a. Tahun
1908, Mayor Jenderal Robert Baden Powell melancarkan suatu gagasan tentang
pendidikan luar sekolah untuk kanak-anak
Inggris, dengan tujuan agar menjadi manusia Inggris, warga Inggris dan anggota
masyarakat Inggris yang baik sesuai dengan keadaan dan kebutuhan kerajaaan
Inggris Raya ketika itu.
b. Untuk
itu beliau mengarang sebuah buku yang terkenal yaitu “Scouting for Boys”. Buku ini berisi pengalaman beliau dan latihan
apa yang diperlukan yang diperlukan para Pramuka.
c. Gagasan
Boden Powell dinilai cemerlang dan sangat menarik sehingga banyak diikuti dan
didirikan kepanduan di negara-negara lain. Diantaranya di negeri Belanda dengan
nama Padvinder atau Padvinderij.
d. Oleh
orang Belanda, gagasan kepanduan di bawa
dan dilaksanakan di sini (Nederlands OOst
Indie), dengan mendirikan Nederland
Indischie Padvinders Vereeniging (NIPV) atau Persatuan Pandu-pandu
Hindia-Belanda.
e. Oleh
pemimpin-pemimpin di dalam pergerakan nasional, gagasan Baden Powell dimabil
alih dengan membentuk organisasi-organisasi kepanduan yang bertujuan membentuk
manusia Indonesia yang baik yaitu sebagai kader Pergerakan Nasional. Pada saat
itu mulailah bermunculan organisasi-organisasi kepanduan diantaranya Javanse Padvinders Organizatie (JPO), Jong Java Padvinderij (JJP), National
Islamitje Padvinderij (NATIPIJ), Sarikat Islam Afdeling Padvinderij (SIAP), Hizbul Wathan (HW) dan lain
sebagainya.
f. Sumpah
Pemuda yang dicetuskan pada Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928,
benar-benar telah menjiwai gerakan kepanduan nasional Indonesia untuk lebih
bergerak maju. Pemerintah Hindia Belanda melarang penggunaan istilah Padvinder
dan Padvinderij untuk organjisasi kepanduan di luar NIPV.
g. Dengan
meningkatkan kesadaran nasional Indonesia, maka timbullah niat untuk persatuan
antara organisasi-organisasi kepanduan. Pada tahun 1930 muncullah Kepanduan
Bangsa Indonesia (KBI) yang merupakan gabungan dari organisasi kepanduan Indonesische
Padvinders Organizatie (INPO), Pandu Kesultanan (PK) dan Pandu Pemuda
Sumatera (PPS). Pada tahun 1931 terbentuk
federasi kepanduan dengan nama Persatuan Antar Pandu-pandu Indonesia (PAPI),
yang kemudian berubah menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia
(BPPKI) pada tahun 1938.
2. Masa Pendudukan Jepang
Pada masa
pendudukan Jepang (PD II), penguasa Jepang di Indonesia melarang keberadaan
organisasi kepanduan di Indonesia di larang adanya. Tokoh-tokoh kepanduan
banyak yang masuk dalam organisasi Seinendan, Keibodan dan Pembela Tanah Air
(PETA).
3. Masa Perang Kemerdekaan
Dengan
diproklamasikan kemerdekaan 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia bahu membahu
mempertahankan kemerdekaan. Seiring
dengan itu, pada tanggal 28 Desember 1945 di Surakarta berdiri Pandu Rakyat
Indonesia (PARI) sebagai satu-satunya organisasi kepanduan di wilayah Republik Indonesia.
4. Masa Pasca Perang Kemerdekaan hingga 1961
a. Setelah
pengakuan kedaulatan NKRI, maka mulailah Indonesia memasuki masa pemerintahan
yang liberal. Sesuai dengan situasi pemerintahan tersebut maka bermunculan
organisasi kepanduan seperti HW, SIAP, Pandu Islam Indonesia, Pandu Kristen,
Pandu Katholik, Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI) dan lain-lain.
b. Menjelang
tahun 1961, kepanduan Indonesia telah terpecah-pecah menjadi lebih dari 100
organisasi kepanduan, suatu keadaan yang terasa lemah meski tebagi ke dalam 3 federasi
organisasi kepanduan; satu federasi kepanduan putra dan dua federasi kepanduan
putri:
·
Ikatan Pandu Indonesia (IPINDO), 13
September 1951.
·
Persatuan Organisasi Pandu Putri
Indonesia (POPPINDO), 1954.
·
Perserikatan Kepanduan Putri Indonesia.
Keadaan ini membuat lemah organisasi
kepanduan, ketiga federasi tersebut melebur menjadi satu federasi: Persatuan
Kepanduan Indonesia (PERKINDO). Namun yang masuk dalam federasi ini hanya
berkisar 60 buah dari 100 buah organisasi kepanduan, dan hanya berjumlah 500.000
anggota.
Disamping itu, sebagian dari 60
organisasi kepanduan anggota PERKINDO tersebut berada dibawah organisasi
politik atau organisasi massa tetap saling berhadap-hadapan berlawanan satu
sama lain, sehingga tetap melemahkan gerakan kepanduan Indonesia.
c. Melihat
keadaan tersebut, PERKINDO membentuk panitia untuk memikirkan jalan keluarnya.
Panitia menyimpulkan bahwa kepanduan
lemah dan terpecah-pecah, terpaku dalam cengkeraman gaya lama yang
tradisional daripada kepanduan Inggris, pembawaan dari luar negeri. Hal ini
berakibat bahwa pendidikan yang diselenggarakan oleh gerakan kepanduan
Indonesia belum disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan bangsa dan masyarakat
Indonesia, maka ketika itu gerakan kepanduan kurang memperoleh tanggapan dari
bangsa dan masyarakat Indonesia. Kepanduan hanya berjalan di kota-kota besar
dan di situpun hanya terdapat pada lingkungan orang-orang yang sedikit banyak
sudah berpendidikan barat.
d. Kondisi
lemah gerakan kepanduan Indonesia dimanfaatkan oleh pihak komunis sebagai alasan
untuk memaksa gerakan kepanduan Indonesia menjadi Gerakan Pioner Muda seperti
yang terdapat di negara-negara komunis.
e. Kekuatan
Pancasila di dalam PERKINDO berusaha menentangnya, dengan bantuan Perdana
Menteri Djuanda maka tercapailah perjuangan dengan menghasilkan Keputusan
Presiden RI No. 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka, pada tanggal 20 Mei
1961 yang ditandatangani oleh
Ir. Djuanda selaku Pejabat Presiden RI,
karena Presiden Sukarno sedang berkunjung ke negeri Jepang.
5. Masa 1961-1999
Dengan Keppres
No. 238 Tahun 1961, Gerakan Kepanduan Indonesia mulai dengan keadaan baru
dengan nama Gerakan Praja Muda Karana atau Gerakan Pramuka.
a. Semua
organisasi kepanduan melebur ke dalam Gerakan Pramuka, menetapkan Pancasila sebagai dasar Gerakan Pramuka.
b. Gerakan
Pramuka adalah suatu perkumpulan yang berstatus non-governmental (bukan badan
pemerintah) yang berbentuk kesatuan. Gerakan Pramuka diselenggarakan menurut
jalan aturan demokrasi, dengan pengurus (Kwartir Nasional, Kwartir Daerah,
Kwartir Cabang dan Kwartir Ranting) yang dipilih dalam musyawarah.
c. Gerakan
Pramuka sebagai satu-satunya badan di wilayah NKRI yang diperbolehkan
menyelenggarakan kepramukaan bagi anak dan pemuda Indonesia; organisasi lain
yang menyerupai, yang sama dan sama
sifatnya dengan Gerakan Pramuka dilarang adanya.
d. Gerakan
Pramuka bertujuan mendidik anak dan pemuda Indonesia dengan prinsip dasar
metodik pendidikan kepramukaan yang pelaksanaanya diserasikan dengan keadaan,
kepentingan dan perkembangan bangsa dan
masyarakat Indonesia agar menjadi manusia Indonesia yang baik dan anggota
masyarakat yang berguna bagi pembangunan bangsa dan negara.
e. Prinsip-prinsip
Dasar Metodik Pendidikan Kepramukaan sebagaimana dirumuskan oleh Baden Powell tetap dipegang,
akan tetapi pelaksanaanya diserasikan dengan keadaan, kepentingan dan
perkembangan bangsa dan masyarakat
Indonesia; dengan menyesuaikan dan diserasikan dengan keadaan dan kebutuhan
regional ataupun lokal di masing-masing wilayah di Indonesia ternyata mampu
membawa banyak perubahan yang mampu membawa Gerakan Pramuka mengembangkan
kegiatannya secara meluas.
f. Gerakan
Pramuka ternyata lebih kuat organisasinya dan memperoleh tanggapan luas dari
masyarakat, sehingga dalam waktu singkat organisasinya telah berkembang dari
kota-kota hingga ke kampong dan desa-desa, jumlah anggotanya meningkat dengan
pesat.
g. Kemajuan
pesat tersebut tak lepas dari system Majelis Pembimbing (Mabi) yang dijalankan
oleh Gerakan Pramuka di setiap tingkat, baik dari tingkat nasional hingga ke
tingkat gugusdepan (Gudep).
h. Mengingat
bahwa 80% penduduk Indonesia tinggal di desa dan 75% adalah keluarga petani,
maka pada tahun 1961 Kwartir Nasional menganjurkan supaya para Pramuka
menyelenggarakan kegiatan di bidang pembangunan masyarakat desa.
i.
Anjuran tersebut dilaksanakan terutama
di Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat telah mampu menarik
perhatian pemimpin-pemimpin masyarakat Indonesia. Pada tahun 1966, Menteri
Pertanian dan Ketua Kwartir Nasional mengeluarkan instruksi bersama tentang
pembentukan Satuan Karya Pramuka (Saka) Tarunabumi. Saka Tarunabumi dibentuk
dan diselenggarakan khusus untuk memungkinkan adanya kegiatan Pramuka di bidang
pendidikan cinta pembangunan pertanian dan pembangunan masyarakat desa secara
lebih nyata dan intensif.
Kegiatan Saka Tarunabumi ternyata telah
membawa pembaharuan, bahkan membawa semangat untuk mengusahakan
penemuan-penemuan baru (inovasi) pada pemuda desa yang selanjutnya mampu
mepengaruhi seluruh masyarakat desa.
j.
Model pembentukan Saka Tarunabumi
kemudian berkembang menjadi pembentukan Saka lainnya seperti Saka Dirgantara,
Saka Bahari dan Saka Bhayangkara.
Anggota Saka-saka tersebut terdiri dari
para Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega yang memiliki minat di bidangnya.
Pramuka Siaga dan Penggalang tidak ikut dalam Saka tersebut. Para Pramuka
Penegak dan Pandega yang tergabung dalam Saka menjadi instruktur di biangnya
bagi adik-adik dan rekan-rekannya di gudep.
k.
Perluasan kegiatan Gerakan Pramuka yang
berkembang pesat hingga ke desa-desa, terutama kegiatan di bidang pembangunan
pertanian dan masyarakat desa, dan pembentukan Saka Tarunabumi menarik
perhatian badan internasional seperti FAO, UNICEF, UNESCO, ILO dan Boys Scout World Bureau.
6. Masa 1999 – sekarang
a. Perkembangan
politik negara dan pemerintahan mengalami perubahan dengan adanya Reformasi,
turut mempengaruhi perkembangan masyarakat secara menyeluruh.
b. Untuk
pertamakalinya pemilihan KaKwarnas dengan Pemilihan Langsung oleh Kwartir
Daerah pada Munas 2003 di Jakarta.
c. Pencanangan
Revitaliasi Gerakan Pramuka oleh Presiden RI selaku Ka Mabinas
d. Pembentukan
Saka Wirakartika
e. RUU
Kepramukaan
III. PENUTUP
Sejarah Gerakan Pramuka merupakan sumber
pemikiran dan pembelajaran pengembangan organisasi, agar terus digali untuk
memberikan sumbangsih kepada bangsa dan negara.